Tulangbawang Barat – Nur Edi Kepala Tiyuh Margakencana buka suara tentang pekerjaan jalan yang diduga menggunakan Dana Desa (DD) dan diberitakan tidak transparan, karena tidak ada papan informasi pekerjaan.
Nur Edi mengaku kalau dirinya juga tidak mengetahui adanya pekerjaan jalan, diluar pekerjaan milik tiyuh Margakencana yang menggunakan anggaran DD. Dia menegaskan, kalau pekerjaan pekerjaan tersebut milik dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Saya malah belum liat pekerjaan jalan tersebut, memang saya pernah diberi tau oleh kelompok tani disitu, kalau akan ada pekerjaan jalan dari PU,” Kata Nur Edi kepada Lensa Hukum News, jum’at (27/08).
Edi mengakui, kalau dia memang mengetahui pengajuan Proposal pekerjaan jalan tersebut saja. Tapi untuk tahap pengerjaannya, dia sama sekali tidak mengetahui, dan hanya hanya diberitau kalau pekerjaan jalan tersebut sudah selesai dan diminta untuk melihat hasilnya ketika sudah selesai dikerjakan.
“Saya cuma tau waktu kelompok tani mengajukan proposal untuk pembuatan jalan itu, dan hanya diberitau kalau pekerjaan tersebut sudah selesai, dan meminta saya untuk melihatnya,” Jelas Nur Edi.
Menurut pengakuan mereka, kata Nur Edi, pekerjaan jalan yang seharusnya hanya sepanjang 350 meter itu dikerjakan oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar menjadi sepanjang 360 meter. Ketika dia menanyakan tentang papan informasi proyek, warga sekitar mengakui memang tidak ada.
“Menurut mereka pekerjaan tersebut sih bagus, tapikan saya belum melihatnya. Mengenai papan informasi mereka mengakui tidak ada. Jadi jelas ya kalau itu pekerjaan PU, nah kalau yang di RK2 baru menggunakan DD tahap kedua sepanjang 250 meter,” Tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, satu dari dua pembangunan fisik di Tiyuh Margakencana, Tulang bawang Udik (TBU), Tulangbawang Barat (Tubaba), yang menggunakan anggaran DD, diduga tidak transparan, karena tidak memiliki papan informasi proyek.
Bahkan Kaur pembangunan yang seharusnya membidangi pekerjaan tersebut sama sekali tidak tau mengenai pekerjaan tersebut. Bahkan dia melemparkan pertanyaan wartawan kepada Tim Pelaksana Kerja (TPK), yang saat dihubungi via telepon mengaku hanya sebagai pekerja, dan melemparkan pekerjaan yang semestinya menjadi tanggungjawab tersebut kepada Nur Edi Kepala Tiyuh setempat.
Bahkan TPK tersebut selalu menolak panggilan wartawan ketika ingin mengetahui kebenaran tentang pekerjaan tersebut. Inilah yang membuat pekerja media curiga dan menelusuri kebenarannya. (JAU/KIS)
