Tubaba, lensahukumnews.com – Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si. menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba telah membuka pengumuman seleksi terbuka pengisian 7 (tujuh) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dimulai 2-16 Februari 2024.
Untuk itu, Pj Bupati M. Firsada menghimbau, seluruh ASN yang dinilai memenuhi syarat dapat mempersiapkan diri dan mengikuti seleksi terbuka tersebut.
“Kita sangat menghindari unsur subjektivitas, sehingga harapan kami hasil dari seleksi terbuka ini memberikan hasil terbaik bagi Pemkab dan pembangunan di Tubaba,” ujar Pj Bupati Tubaba Firsada menekankan, semua ASN yang memenuhi syarat memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
“Semua orang (ASN) punya peluang, tergantung dia mau memaksimalkannya atau tidak pada kesempatan seleksi terbuka ini,” katanya.
Sedangkan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tubaba, Novian Priahutama, S.E., M.M. didampingi Kepala Bidang Pengembangan, mutasi dan diklat, Rahman, mengatakan, seleksi ini sementara diperuntukan hanya untuk pengisian kepala OPD yang beberapa telah memasuki masa pensiun.
“Seleksi ini diperuntukkan guna mengisi jabatan tujuh kepala OPD yang telah penisun, yakni, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Damkar, Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB, serta Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,” sebut Kepala BKPSDM Novian.
Dia menjelaskan, peserta yang telah memenuhi syarat dapat mendaftar melalui panitia seleksi terbuka atau melalui website http://bkpsdm.tubaba.go.id (website resmi BKPSDM Tubaba).
“Adapun jadwal maupun tahapan seleksi terbuka JPTP Pemkab Tubaba diawali dengan tahap pengumuman dan penerimaan berkas yang mulai 2-16 Februari, Uji Kompetensi 1-5 Maret, kemudian penetapan hasil seleksi tanggal 10 Maret, dan tahapan terakhir penyampaian laporan hasil seleksi terbuka oleh Pansel kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 13 Maret,” pungkasnya. (Mardhian)
