Tubaba, lensahukumnews.com — Sebuah video berdurasi 5 menit 15 detik yang beredar luas melalui pesan WhatsApp memicu sorotan publik. Dalam rekaman tersebut, seorang oknum Kepalo Tiyuh yang disebut bernama Asrofi diduga mempersulit proses penandatanganan surat usaha milik salah satu warganya, Tohari.
Video itu memperlihatkan adu argumen antara warga dan aparatur tiyuh. Tohari tampak memprotes karena surat yang telah disiapkan oleh perangkat tiyuh tidak kunjung ditandatangani, meski sudah diajukan sejak sehari sebelumnya. Situasi semakin memanas ketika dalam rekaman tersebut terdengar ucapan bernada kasar yang diduga dilontarkan oleh oknum kepalo tiyuh kepada warganya.
Berdasarkan penelusuran, Tohari mengaku tengah mengurus surat barkot (barcode) untuk keperluan operasional alat berat pertanian. Ia menyebut dokumen tersebut penting untuk mendukung aktivitas kelompok tani.
“Saya mau buat surat barkot untuk alat berat pertanian,” ujar Tohari saat dikonfirmasi, Rabu (7/4/2026).
Namun, proses yang diharapkan berjalan lancar justru berbelit. Tohari mengaku diminta memenuhi sejumlah persyaratan tambahan yang menurutnya tidak sesuai dengan arahan dari pihak terkait.
“Katanya itu solar untuk orang miskin, dan saya bekerja untuk orang miskin, jadi saya tidak paham maksudnya. Dari dinas dan Gapoktan sudah, tapi saya disuruh buat kop surat lagi dan minta tanda tangan 50 anggota kelompok,” ungkapnya.
Ia menambahkan, permintaan tersebut tetap ia penuhi meskipun merasa dipersulit. “Saya laksanakan saja, tapi dari camat dan dinas tidak ada permintaan seperti itu. Justru saran dari dinas untuk mempermudah petani,” lanjutnya.
Tohari juga mengungkapkan kekecewaannya karena merasa diperlakukan tidak adil. Ia menduga ada faktor non-administratif yang mempengaruhi lambannya proses tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepalo Tiyuh yang bersangkutan terkait beredarnya video tersebut maupun tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Peristiwa ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menyayangkan jika benar pelayanan publik di tingkat tiyuh dipengaruhi oleh persoalan pribadi. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memastikan pelayanan administrasi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat kecil.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya profesionalisme aparatur desa dalam memberikan pelayanan, serta menjaga etika komunikasi kepada masyarakat.
(Nurul)
