Tubaba, lensahukumnews.com – Pembangunan dua titik gorong-gorong oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun anggaran 2024 menuai sorotan tajam dari masyarakat. Alih-alih memberi manfaat, proyek tanpa papan informasi itu justru membuat lahan persawahan gagal ditanami padi.(5/9/2025)
Sejumlah warga mengungkapkan, sejak gorong-gorong dibangun, air di sawah tidak lagi mengalir sebagaimana mestinya. Gorong-gorong yang dinilai terlalu dangkal menyebabkan saluran buntu sehingga lahan tetap tergenang, bahkan di musim kemarau.
“Di lokasi ini musim kemarau pun tenggelam karena gorong-gorong ini. Bukan saya saja, tetangga dan petani di bagian atas juga tidak bisa menanam. Ada tiga lokasi yang gagal tanam. Kalau gorong-gorong itu lebih dalam, pasti air bisa mengalir,” keluh seorang petani dengan nada kecewa.
Mirisnya, warga menyebut sudah berulang kali menyampaikan keluhan saat pembangunan berlangsung, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Bahkan, seorang petani mengaku sempat bersitegang dengan operator alat berat.
“Saya rugi besar, tidak bisa menanam padi. Ini proyek dari PU Tulang Bawang Barat. Pemborongnya siapa, saya tidak tahu, petugasnya pun saya lupa. Saat pembangunan tidak ada plang pekerjaan. Sudah saya kasih tahu, tapi tetap tidak digubris,” ujarnya geram.
Keluhan senada datang dari petani lainnya yang mendesak pemerintah turun tangan. “Jangan sampai pembangunan ini merugikan kami. Hidup kami dari sawah. Kalau gorong-gorongnya dangkal, air tidak bisa ngalir. Bagaimana kami mau bertahan?” tegasnya.
Alih-alih menjadi solusi, proyek yang menggunakan dana negara itu justru menimbulkan bencana bagi petani. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah perencanaan dilakukan asal-asalan, atau ada permainan dalam pelaksanaan proyek?
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas PUPR Tubaba, Sadar, memberikan penjelasan singkat terkait kegiatan tersebut. “Pekerjaan base, pemasangan box sama talud. Pekerjaan swakelola ruas Sumber Rejo–Setia Bumi tahun anggaran 2024, program penyelenggaraan jalan/jembatan, sub kegiatan pembangunan/peningkatan/rekonstruksi, dan PPK Ir. Iwan Setiawan Balau,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah segera meninjau ulang proyek bermasalah ini agar lahan pertanian kembali produktif.
(Nurul)
