Perda no 4 tahun 2019 akan cabut, setelah Raperda baru disyahkan oleh DPR tubaba.

77

TUBABA, lensahukumnews.com -Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dalam tahap harmonisasi rancangan peraturan daerah Tulang Bawang barat Tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepalo tiyuh jadi Perda ini untuk mengakomodir seluruh urusan tentang mulai dari pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepalo tiyuh. (27/7/2022).

Kepala Bagian Hukum Budi Sugiyanto, SH.,MH diwakili oleh Novriadi, SH.,MM selaku perancang peraturan perundang-undangan menjelaskan dengan detail tentang Raperda yang akan digantikan pada Perda no 4 tahun 2019 karena masih belum lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan kabupaten Tubaba, “Perda no 4 tahun 2019 tentang pemilihan, pengangkatan, pemberhentian kepalo tiyuh tapi di Perda apa bila perda yang baru di tetapkan dan diundangkan perda yang lama no 4 tahun 2019 itu cabut,

karena di Perda no 4 tahun 2019 itu masih ada beberapa hal-hal yang belum diatur contoh salah satunya yang belum diatur di Perda itu pada saat serah terima Kepalo tiyuh yang lama Dangan kepalo tiyuh yang baru kalau perda yang lama belum mengatur itu sedangkan dibutuhkan dengan kabupaten.

Banyak kejadian pada saat serah terima Kepalo yang lama tidak hadir diwakilkan sedangkan sangat penting karena disitulah serah terima jangan nanti kepalo tiyuh yang baru kena getahnya, itu salah satunya dan yang lain-lainnya banyak.

kemenkumham itu proses harmonisasi, agar keduanya berjalan kita juga kirim ke biro hukum Provinsi untuk di fasilitasi dan membedah perpasalnya.

Raperda tentang e-voting untuk pemungutan suara diperda no 4 tahun 2019 belum mengatur tentang e-voting. E-voting adalah pemungutan suara melalui elektronik, pengaturan teknisnya kita atur ke peraturan Bupati.

Perda ini mengatur peraturan secara umum saja dan pengaturan selanjutnya ada di e-voting.Selalu di ingatkan oleh Bu PJ Bupati tentang e-voting dan memang seharusnya menggunakan elektronik digital karena sudah jamannya sekarang.

Raperda ini diburu di tahun 2022 untuk disyahkan, proses sudah harmonisasikan dengan kemenkumham. Harmonisasi ini berbarengan dengan 77 daerah sekaligus, besok(28/7/22) ada dua daerah salah satunya Tubaba baru mau mengadakan harmonisasi ke kemenkumham terkait Raperda melalui Zoom metting dengan Pusat Dirjend Peraturan Perundangan yang langsung memantau.

Kemenkumham sebelumnya bisa 3 atau 4 Perda yang diharmonisasi tetapi sekarang tidak, jika satu harmonisasi fokus disatu saja sampai selesai baru harmonisasi yang lain. Menunggu hasil fasilitasi dari biro hukum Provinsi dan hasil harmonisasi keluar nanti ada saran-saran perbaikan setelah diperbaiki dibahas lagi dengan bapemperda. “ Pungkasnya.

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan mulai diberlakukan Tahun 2023. Ini penjelasan Novriadi, “Raperda ini inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah tahapan dijalankan baru diParipurnakan tingkat dua di DPR untuk penetapan disyahkan.” Ucapnya.

Lanjutnya, “Sesuatu yang dibutuhkan Tubaba pergantian perangkat tiyuh oleh kepalo tiyuh dilarang menganti perangkat tiyuhnya selama 6 bulan untuk kepalo tiyuh yang baru di Lantik. Diharapkan kepalo tiyuh yang baru singkron dengan perangkat yang lama, jika selama 6 tidak singkron bisa ada pergantian perangkat tiyuh. ” Novriadi mengakhiri.

Tahun 2023 mudah-mudahan sudah diterapkan, persiapan dari e-voting perlu dukungan dari beberapa dinas terkait seperti dinas PMT dan dinas Kominfo.
Bagaimana statemen dari dinas PMT dan dinas Kominfo tentang E-voting, nantikan link berita lensahukumnews.com selanjutnya. (Nurul)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini