RSUD HM Ryacudu Butuh Infusan Pemkab Lampura

Lampung Utara – Sepertinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.M.‎ Ryacudu Lampung Utara (Lampura) butuh ‘Infusan’ dari Pemerintah Kabupaten setempat.
Soalnya RSUD tersebut tidak memiliki modal lagi untuk membeli obat-obatan.

Sri Haryati, direktur RSUD HM Ryacudu, yang didampingi oleh Sri Andini, Kepala bagian tata usaha mengatakan, persediaan obat-obatan dan sejenisnya sangat minim diakibatkan keterbatasan anggaran.
Menurut dia, keadaan tersebut imbas dari ‘Warisan hutang’ yang masih ditanggung oleh RSUD HM Ryacudu kepada 23 (duapuluh tiga) penyedia atau Perusahaan Besar Farmasi (PBF) yang sangat fantastis yakni sebesar Rp.7 Miliar.
“Dengan hutang sebesar itu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat-obatan dan sejenisnya,” kata Sri Haryati, jum’at (28/05)

PBF baru bisa memenuhi kebutuhan obat-obatan jika pihak manajemen RSUD HM Ryacudu membayar hutang mereka minimal separuh biaya tertagih, sedangkan pendapatan RS tersebut hanya sebesar Rp.1,3 miliar setiap bulannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut pihaknya terpaksa berfikir keras bagaimana supaya persediaan obat-obatan dan sejenisnya itu dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi. Kebijakan yang telah diambilnya adalah ‘mengangsur’ hutang tersebut sebesar Rp.1 M kepada sembilan PBF.
“Jelang lebaran kemarin, stok obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi supaya dapat persediaan obat,” Jelas dia.

Sri Haryati menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran hutang membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien. Besaran pendapatan juga jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran maksimal yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh RSUD.
“Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp.3 M karena itulah besaran biaya maksimal yang ‎harus dikeluarkan oleh kami,” jelasnya.

Keluhan sama juga disampaikan oleh ‎Kebag TU, Sri Andini. Menurutnya, pihak manajemen RSUD telah berupaya meminta bantuan dari Pemkab Lampura untuk mengatasi persoalan itu. Tanpa bantuan pemerintah maka pelayanan RSUD akan terus terseok – seok.
“Pemkab siap membantu tapi nunggu hasil audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Sementara, kebutuhan ini kan cukup mendesak,” tutur dia. (Kis)