Tubaba, lensahukumnews.com _ Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Pulung Kencana sekitar pukul ok 23.00 WIB memunculkan sorotan publik. Pasalnya, salah satu kendaraan yang terlibat diduga merupakan kendaraan dinas berpelat merah milik instansi pemerintah daerah, namun digunakan oleh pihak lain di luar jam dinas hingga berujung kecelakaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan tersebut melibatkan warga Pulung Kencana dan warga Panaragan Jaya. Kedua kendaraan yang terlibat kini telah diamankan di Polres Tulang Bawang Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut.
Sorotan muncul setelah diketahui salah satu sepeda motor yang terlibat menggunakan pelat merah dan diduga berasal dari lingkungan Disnakertrans Tubaba. Kejanggalan semakin terlihat lantaran kendaraan dinas tersebut disebut digunakan oleh seseorang berinisial IN, sementara nota inventaris kendaraan tercatat atas nama DR.
Korban kecelakaan yang masih menjalani perawatan di kediamannya mengaku bahwa kendaraan tersebut memang milik seorang pejabat di lingkungan Disnakertrans Tubaba.
“Yang punya DR, kabid di Dinas Tenaga Kerja. Kabid apa saya enggak tahu, pokoknya dia Kabid Disnaker. Kalau dulu di BPLHD,” ujar IN saat dimintai keterangan.
Fakta bahwa kendaraan dinas dipakai oleh pihak lain di luar jam operasional memunculkan pertanyaan publik terkait pengawasan aset daerah. Sebab, kendaraan inventaris pemerintah semestinya digunakan sesuai aturan dan kepentingan dinas, bukan dipinjamkan secara bebas kepada pihak lain.
Saat awak media mendatangi kantor Disnakertrans Tubaba untuk meminta klarifikasi, pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat. Informasi dari pegawai menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang dinas luar.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Disnakertrans Tubaba, Erwin, belum memberikan penjelasan rinci terkait persoalan tersebut.
“Saat ini belum bisa memberikan penjelasan karena akan dibicarakan dulu dengan orangnya, apa duduk perkaranya. Setelah itu nanti kami informasikan lebih lanjut,” ujar Erwin.
Untuk memastikan status kendaraan tersebut, awak media kemudian menghubungi pihak BPKAD Tubaba. Melalui sambungan telepon seluler, Kasubid Aset membenarkan bahwa kendaraan itu tercatat dalam nota inventaris atas nama DR di lingkungan Disnakertrans Tubaba.
Peristiwa ini memunculkan kritik dari masyarakat terkait lemahnya pengawasan penggunaan kendaraan dinas. Di tengah tuntutan efisiensi dan disiplin aparatur, kendaraan milik negara justru diduga digunakan di luar kepentingan dinas hingga berujung kecelakaan.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk mengusut apakah terdapat pelanggaran aturan penggunaan aset daerah dalam insiden tersebut. Selain itu, transparansi dari instansi terkait dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait yang namanya disebut dalam nota inventaris belum memberikan keterangan resmi. (Nurul)
