Lensahukumnews.com Meski kepastian hukum Bupati Lampung Utara (Lampura) non aktif belum inkrah, dan belum definitifnya status Budi Utomo sebagai Plt. Bupati namun selentingan calon Wakil Bupati sudah mulai mencuat.
Menanggapi opini tentang kriteria untuk sosok seorang calon Wakil Bupati Lampura, Darwin Hifni, ketua DPD PAN Lampura yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo mengatakan semua partai pasti
mengharapkan kadernya yang akan maju.
” Setiap Parpol pasti menginginkan kadernya, terlepas siap atau tidaknya. Tapikan kita harus musyawarah dahulu dengan partai pengusung lainnya ” ujar Darwin Hifni usai memgikuti sidang paripurna di DPRD setempat, senin (15/06/2020)
Ketika disinggung mengenai calon diluar kader partai, DPD PAN tidak menutup kemungkinan mengajukan nama tersebut, asal melalui mekanisme dan musyawarah partai dan koalisi.
” Ya sudah ada sih, yang menginginkan itu diluar partai, karena tidak menutup kemungkinan, tapikan kembali kepartai koalisi ” ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk mengajukan nama calon pendamping boleh lebih dari dua nama, karena ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.
” Ada mekanismenya, dan sedang kita pelajari. Karena nanti yang akan memilih calon tersebut adalah dewan, memang ranah ini adalah hak preogratif Bupati, akan tetapi Bupati juga akan menyerahkan kembali ke partai ” pungkasnya.
Terpisah, Helmi Hasan, akademisi yang juga mantan Aparatur Sipul Negara (ASN) menjabarkan seorang Wakil Bupati harus bisa membaca tematik persoalan yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura, dia menganggap iklim birokrasi sudah tidak sehat.
” Sudah ga sehat lagi, SDM yang ada belum layak menyelesaikan beban kerja yang dibebankan kepada mereka ” ujar Helmi Hasan, via pesan What’sApp.
Dia menilai, masih banyak ASN yang menduduki jabatan yang bukan dibidangnya, karena pengalaman struktural ASN tersebut belum memenuhi jenjang pendidikan kepegawaian.
” Contoh ni, staff menjadi Sekcam, lalu menjadi Camat, tiba tinlba menjadi kepala BKD. Harusnya diliat dari jenjang pendidikan kepegawaian, Spada, Spama, Spadya ” jelasnya.
Masih kata dia, sosok Wakil Bupati, harus jeli melihat hal ini, tugasnya mendampingi Bupati adalah membantu mewujudkan apa yang menjadi program kerja Bupati.
” Ya mesti jeli dan berani, dengan menyeleksi sumberdaya dilingkup pemkablah ” singkatnya. (kis)
