Kotabumi: Pelaksana Tugas Kepala Sub. Bagian (Plt. Kasubag) Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seketariat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (PBJ Pemkab Lampura), Antoni Efendi menyebut pengadaan barang dan jasa pondasinya adalah perencanaan.
Karena itu, pihaknya mesti melakukan langkah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara ( ASN) dalam PBJ. Misalnya, melakukan sosialisasi.
Sehingga, menurut Antoni, dapat meminimalisir permasalahan baik hukum maupun teknis agar proses pembangunan Lampura bisa berjalan lancar.
Selain itu, dalam upaya mewujudkan pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Dengan begitu, pelaksanaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Lampura dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran,” papar Antoni.
Kendati demikian, pihaknya belum melakukan upaya teknis soal wacana tersebut. Sebab, pemerintah kini sedang berfokus soal penanganan dan pencegahan virus korona.
“Rencana kerja kedepan untuk bagian PBJ tetap disusun. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus untuk urusan wabah virus korona. Sejumlah agenda kegiatan di bidang kami baru akan dilaksanakan setelah covid 19 berakhir,” kata Antoni didampingi Muhammad Tami Plt. Kasubag LPSE kantor setempat, Kamis (16/4/2020).
Antoni melanjutkan, kesalahan dalam perencanaan akan berakibat kesalahan dalam pelaksanaan.
“Oleh sebab itu, kami menganggap penting proses perencanaan pengadaan ini untuk disosialisasikan ke masing- masing unit kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,” paparnya.
Agar nantinya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu pada proses perencanaan pengadaan bisa diminimalisir sehingga selanjutnya proses pengadaan bisa dilaksanakan lebih cepat.
Menurut Antoni, para Kuasa Pengguna Anggara (KPA), Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing masing OPD, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan tentang kegiatan di masing-masing unit kerja yang ada di Lampura.
”Dengan begitu, dalam perencanaan dan pelaksanaannya terwujud keterpaduan dan tertib administrasi. Agar proses PBJ berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” tutupnya (kis)
