Tubaba, lensahukumnews.com __Nasib memilukan menimpa keluarga Sutarman dan Sumini, warga Tiyuh Panaragan Jaya Utama, RK 6 RT setempat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Selasa(7/4/2026)
Putri kedua mereka, Anisa (11), harus berjuang melawan penyakit epilepsi (kejang-kejang) sejak usia dua bulan—namun kini terancam tanpa pengobatan akibat BPJS Kesehatan yang tidak lagi aktif.
Sumini, sang ibu, dengan suara lirih menuturkan bahwa kondisi anaknya terus memburuk.
Ia mengingat, pada 2021 lalu, Anisa sempat mendapatkan bantuan BPJS gratis dan menjalani serangkaian tindakan medis di RSUD Abdul Moeloek.
“Waktu itu anak kami sempat dioperasi sampai empat kali untuk pemasangan selang.
Kalau tidak dipasang, dia menangis terus. Setelah itu kami rutin berobat ke RS Menggala, tapi dokter menyatakan sudah tidak sanggup lagi menangani dan menyarankan dirujuk ke Jakarta,” ungkap Sumini.
Namun harapan itu pupus.
Tak lama setelah rujukan tersebut, BPJS gratis yang selama ini menjadi penopang utama pengobatan Anisa justru dinonaktifkan.
Sejak saat itu, keluarga terpaksa berobat secara umum—sebuah pilihan yang nyaris mustahil bagi mereka.
Dengan mata berkaca-kaca, Sumini menjelaskan kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari kata mampu.
Suaminya hanya bekerja sebagai buruh pengepul getah karet milik orang lain, dengan penghasilan yang bahkan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari.
“Kalau bantuan sembako Alhamdulillah masih dapat, tapi yang kami butuhkan itu biaya pengobatan anak kami.
Kalau BPJS mati, kami tidak sanggup.
Sekarang kondisi anak kami semakin parah,” ujarnya pilu.
Upaya mengaktifkan kembali BPJS telah mereka tempuh dengan mendatangi Dinas Sosial setempat.
Namun jawaban yang diterima justru mengecewakan.
“Kami sudah ke Dinas Sosial, tapi katanya tidak ada kuota.
Kami hanya bisa pasrah,” tambahnya.
Kondisi ini turut memantik keprihatinan warga sekitar.
Sopingi, Ketua RT 02, berharap pemerintah tidak tutup mata terhadap kondisi warganya yang sedang kesulitan.
“Kami sangat berharap ada bantuan dari dinas, terutama agar BPJS gratisnya bisa aktif kembali.
Syukur-syukur bisa dibantu berobat ke Jakarta agar Anisa bisa sembuh seperti anak-anak lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Tiyuh setempat mengaku pihaknya telah memberikan berbagai bantuan sosial seperti PKH dan kursi roda. Namun terkait BPJS yang tidak aktif, ia mengaku tidak mengetahui penyebabnya.
“Kalau dari tiyuh, bantuan seperti PKH dan lainnya terus kami berikan. Untuk BPJS, kami hanya bisa membantu dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar bisa diajukan kembali ke Dinas Sosial,” jelasnya.
Ironisnya, saat awak media mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk konfirmasi, tidak satu pun pejabat terkait berada di tempat.
Kepala dinas maupun kepala bidang disebut sedang tidak berada di kantor.
Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan WhatsApp pun menemui jalan buntu—tidak ada satu pun yang merespons.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap komitmen Dinas Sosial dalam menangani kasus-kasus darurat masyarakat miskin.
Di saat seorang anak berjuang melawan penyakit kronis dan membutuhkan penanganan segera, birokrasi justru seolah menjadi tembok penghalang.
Jika tidak ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah, bukan tidak mungkin nasib Anisa akan semakin terpuruk—terabaikan di tengah sistem yang seharusnya melindungi.(Nurul)
