Tubaba, lensahukumnews.com – Gelombang penolakan warga terhadap keberadaan kandang babi di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), semakin keras terdengar. Warga Suku 1 Sumber Rejo RT 01 menegaskan sikap mereka dengan melayangkan surat resmi penolakan kepada Kepalo Tiyuh, Camat Tulang Bawang Tengah, hingga Ketua Komisi I DPRD Tubaba.30/9/2025)
Dalam surat tersebut, warga menyoroti kandang babi milik Yudo Sampurno, seorang tenaga pengajar di SMPN 12 Tubaba. Mereka menilai kandang itu dibangun secara sepihak tanpa izin maupun persetujuan masyarakat sekitar.
“Kandang babi ini dibangun tanpa sepengetahuan masyarakat Suku 1, dan jelas tidak ada izin lingkungan. Kami, mayoritas umat Muslim, dengan tegas menolak keberadaan kandang tersebut,” tulis warga dalam surat yang dilayangkan.
Masyarakat menilai keberadaan kandang babi di tengah pemukiman padat tidak hanya mencederai norma agama, tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan serius. Bau busuk yang menyengat, potensi penyebaran penyakit, hingga pencemaran lingkungan sekitar menjadi alasan utama penolakan.
“Kandang babi itu sama sekali tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dari sisi kesehatan pun jelas mencemari lingkungan. Kami tidak bisa menerima dan menuntut agar kandang tersebut segera ditutup,” tegas warga.
Lebih jauh, warga meminta DPRD Tubaba melalui Komisi I segera memberikan rekomendasi penutupan kandang babi tersebut. Mereka khawatir jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, akan memicu gejolak sosial dan perselisihan antarumat beragama.
“Kami berharap ketua Komisi I dan seluruh anggota DPRD segera turun tangan. Jangan tunggu masyarakat bergerak sendiri. Kalau ini dibiarkan, potensi gesekan sosial antaragama sangat besar. Pemerintah harus cepat bertindak,” lanjut pernyataan warga.
Penolakan ini menambah panjang daftar kegelisahan masyarakat Tubaba terhadap praktik-praktik yang dianggap meresahkan. Seorang tenaga pendidik yang seharusnya menjadi teladan justru diduga melanggar norma agama, aturan lingkungan, hingga aturan sosial di wilayah mayoritas Muslim.
Warga sudah angkat suara. Surat penolakan pun sudah ditegaskan. Kini bola panas ada di tangan pemerintah dan DPRD Tubaba. Apakah mereka berani bertindak, atau justru memilih berdiam diri hingga keresahan berubah menjadi konflik nyata?
(Nurul)
