Lensahukumnews.com, Way Kanan – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Arie Anthony Thamrin, hadiri kegiatan Pembahasan Usulan Sekolah Rakyat sekaligus Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi yang berlangsung di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/04/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait usulan pendirian Sekolah Rakyat, serta menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Pj. Sekda Arie Anthony menyampaikan bahwa dokumen usulan pendirian Sekolah Rakyat dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah diterima dan diverifikasi oleh Tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam waktu dekat, akan dilaksanakan survei lokasi oleh pihak Kementerian Sosial.
Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersedia menyediakan lahan seluas 10 hektare untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Lahan tersebut akan diberikan melalui mekanisme pinjam pakai atau hibah kepada Kementerian Sosial, dan berlokasi di Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu.
“Nantinya lahan seluas 10 hektare tersebut akan kami hibahkan atau pinjam pakaikan kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ini adalah bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Harapan kita, Sekolah Rakyat ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita,” ujar Pj. Sekda Arie Anthony Thamrin, dalam keterangannya, Jumat (25/04/2025).
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan tujuan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini dijadwalkan akan mulai menerima peserta didik pada tahun 2025. Selain pendidikan, anak-anak yang masih berada dalam pengasuhan orang tua juga akan mendapatkan pembinaan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.(Murdani)
