Tubaba, lensahukumnews.com – Dalam tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI)Tahun 1945. 3/3/2022
Pemerintah Daerah harusnya mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menerapkan prinsip tata Pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis Nasional, menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Daerah seharusnya mengamalkan dan memegang teguh Pancasila serta UUD Tahun 1945.
Kerusuhan yang terjadi di PT. Huma Indah Mekar (HIM) dengan masyarakat lima Keturunan diakibatkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung dinilai tidak mengamalkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
Hendra Dinades, SH., MH menjelaskan bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Tubaba mengambil tindakan secepatnya, agar tidak ada masalah yang akan ditimbulkan kedepannya dan jangan sampai kepercayaan masyarakat (Trust Publik) dengan Pemerintah kurang.
“Sudah jelas di Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Daerah harusnya bijak dan cepat menangani masalah tersebut”, jelasnya.
Ia menambahkan, “Bahwasanya Perusahaan PT. HIM harusnya memberikan tempat masyarakat untuk musyawarah. Jangan didiamkan karena masyarakat butuh kejelasan dan kepastian”, cetusnya.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seharusnya menjaga marwah. Tri Brata jelas di poin 3 yaitu Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
Kemudian, dalam poin kedua Catur Prasetya Kepolisian Republik Indonesia isinya, “Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia”, ungkapnya.
Salah satu warga masyarakat Lima Keturunan Bandar Dewa bernama Pirin mengalami pecah kepala atau luka di kepalanya ketika ingin mempertanyakan rekannya, Amin, yang diamankan pihak Kepolisian.
Sebelum terjadinya kerusuhan, Aparat Kepolisian menjemput Amin atas laporan pihak PT. Huma Indah Mekar (HIM). Warga lalu mendatangi pos Satpam PT. HIM mempertanyakan rekannya yang diamankan.
Namun, diduga ada dari pihak PT. HIM yang memukul masyarakat hingga luka mengalir ke wajahnya.
“Siapa yang memukul ?”, jerit warga diikuti lemparan batu hingga kaca Kantor Satpam PT. HIM alami pecah.(tim)
