KOTABUMI UTARA — Dalam rangka mengonstruksi fondasi demokrasi yang substansial dan rasional menjelang siklus elektoral 2029-2030 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan simposium pendidikan politik bagi first-time voters (pemilih pemula).
Berpusat di Aula SMK Nusantara, Kotabumi Utara, diskursus akademik-politis ini mengusung tajuk sentral: “Generasi Muda Melek Politik, Mendorong Partisipasi yang Sadar, Aktif dan Bertanggungjawab dalam Kehidupan Demokrasi.” Jum’at (20/11)

Kegiatan ini merepresentasikan kolaborasi lintas sektoral dalam penguatan ekosistem kepemiluan dan civil society. Hadir sebagai pilar institusional, Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Lampung Utara, Iwan Purnama, bersama Kepala Bidang (Kabid) Ormas Kesbangpol, Antoni Effendi.
Sinergitas ini turut diperkuat oleh kehadiran representasi penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni Jaka Pramana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dedi Suwardi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut disambut secara apresiatif oleh Kepala Sekolah SMK Nusantara, Siti Qutmainah, sebagai tuan rumah yang memfasilitasi persemaian nilai-nilai kewarganegaraan (civic virtues) di lingkungan pendidikan.

Dekonstruksi Perilaku Pemilih: Antara Rasionalitas dan Pragmatisme
Sorotan utama dalam agenda sosialisasi ini bertumpu pada materi krusial mengenai perilaku pemilih (voting behavior), yang diartikulasikan secara tajam oleh Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Slamet Haryadi. Dalam pemaparannya, Slamet memberikan dialektika kritis guna membongkar paradigma politik pragmatis yang kerap menjerat pemilih pemula.
Baca Juga:
Ia menekankan bahwa esensi dari prosesi elektoral bukan sekadar ritual prosedural atau sirkulasi elite belaka, melainkan determinasi absolut mengenai entitas mana yang akan diberikan mandat otorisatif untuk mengelola kekuasaan negara dan alokasi sumber daya publik (uang rakyat).
Di hadapan para siswa, akademisi UMKO tersebut melempar pertanyaan paradigmatik yang menstimulasi nalar kritis: apakah hak pilih akan direalisasikan melalui kemandirian berpikir (electoral rationality), atau terdistorsi oleh sindrom herd behavior (ikut-ikutan)?
“Pemilih pemula harus bertransformasi dari sekadar komoditas elektoral menjadi subjek politik yang otonom. Jangan sampai preferensi politik di bilik suara tergadaikan oleh politik transaksional (money politics), popularitas figur yang superfisial, maupun janji-janji demagogis yang tidak memiliki landasan akuntabilitas,” urai Slamet Haryadi.
Ia menegaskan bahwa rasionalitas pemilih merupakan instrumen utama untuk mencegah terjadinya asimetri informasi dan manipulasi politik menjelang kontestasi 2029-2030.
Membangun Political Efficacy Generasi Z.
Sejalan dengan hal tersebut, representasi penyelenggara pemilu, Jaka Pramana (KPU) dan Dedi Suward (Bawaslu), memberikan komprehensi mengenai arsitektur legal-formal pemilu serta urgensi pengawasan partisipatif. Literasi yang diberikan dikonseptualisasikan agar generasi muda memiliki political efficacy (kemanjuran politik)—sebuah keyakinan bahwa suara dan partisipasi mereka mampu mendatangkan determinasi terhadap kebijakan publik, sekaligus mereduksi potensi apati politik (political alienation).
Di penghujung acara, Kaban Kesbangpol Iwan Purnama dan Kabid Ormas Antoni Effendi merefleksikan bahwa habituasi demokrasi di lingkungan sekolah ini adalah wujud investasi politik jangka panjang. Menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak pada periode 2029-2030, pemilih pemula dari SMK Nusantara diproyeksikan untuk menjadi preseden positif bagi demografi muda lainnya di Lampung Utara.
Melalui pendidikan politik ini, generasi muda diharapkan tidak hanya terdaftar secara administratif sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi juga hadir secara diskursif, rasional, dan independen demi mewujudkan konsolidasi demokrasi Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan. (KIS)
