KOTABUMI – Dalam rangka meningkatkan literasi politik dan membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Utara menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda agar memiliki pemahaman politik yang komprehensif serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.
Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut secara resmi diawali di Aula Nesa SMKN 1 Kotabumi, Senin (16/11).
Program ini direncanakan berlangsung di lima titik lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Inisiatif kegiatan ini digagas oleh Kesbangpol Lampura, Kepala Kesbangpol Iwan Purnama yang berhalangan hadir, diwakili oleh Herlinasari Sekretaris dan Yulinda Nathalia Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas lembaga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara yang dipimpin Ketua KPU, Anton Ferdiansyah, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Utara yang diketuai Putri Intan Sari.
Selain penyelenggara pemilu, kegiatan ini turut menghadirkan Genius Akbar dari Fraksi Partai NasDem DPRD Lampura, serta Suwardi Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, dan institusi pendidikan dalam membangun ekosistem demokrasi yang berkualitas.
Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, pemilih pemula merupakan kelompok strategis yang memiliki posisi penting dalam keberlanjutan demokrasi.
“Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem politik, mekanisme pemilihan umum, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi perlu ditanamkan sejak dini” kata Yulinda Nathalia.
Melalui sosialisasi ini, kata Yulinda para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memiliki kesadaran kritis dalam menentukan pilihan politik.
“Pemilih pemula perlu dibekali kemampuan untuk mengenali rekam jejak calon, memahami visi dan misi, serta menghindari praktik politik uang, penyebaran disinformasi, dan berbagai bentuk manipulasi politik.” Jelas Yulinda.
Kolaborasi antara Kesbangpol, KPU, Bawaslu, DPRD, dan akademisi juga diharapkan dapat menghadirkan perspektif pendidikan politik yang objektif, edukatif, dan berimbang.
“Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi ruang pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga wahana pembentukan karakter kewarganegaraan yang demokratis.” imbuhnya.
Baca Juga:
Program yang menyasar lima lokasi SMK di Lampung Utara ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pelajar yang telah memenuhi atau akan memasuki usia sebagai pemilih pemula.
Membangun Kesadaran Politik Menuju Pemilu 2029-2030
Salah satu tujuan utama kegiatan ini, menurut Genius Akbar adalah mendorong para pelajar agar memahami arti penting hak konstitusional sebagai warga negara, khususnya hak untuk memilih dalam proses demokrasi.
“Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan momentum pendidikan politik ini sebagai bekal untuk menggunakan hak pilih perdana mereka pada agenda pemilihan kepala daerah mendatang, yang direncanakan berlangsung pada periode 2029–2030, sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kata Genius.
Menurut Genius, Partisipasi pemilih pemula bukan sekadar persoalan kehadiran di tempat pemungutan suara, melainkan juga menyangkut kualitas pertimbangan, independensi sikap, dan tanggung jawab dalam menentukan masa depan kepemimpinan daerah.

Menurut Herlinasari, Sekretaris Kesbangpol Lampura, melalui program ini, Kesbangpol Lampura menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan investasi jangka panjang bagi penguatan demokrasi daerah. Generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, rasional, kritis, dan berintegritas.
“Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu dan kontestasi politik, tetapi juga oleh kualitas kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya. Dari lingkungan sekolah, kesadaran demokrasi diharapkan tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi pemilih yang bertanggung jawab.” tegasnya.(KIS)
