Lampung Utara||Lensahukumnews.com
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan mempunyai sasaran yang jelas, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap aspirasi dan perubahan zaman.
Hal ini dikatakan Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, S.,E., M.,M., saat memberikan sambutan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 di ruang Tapis Setdakab Lampura, Selasa (23/03/2021).
Turut hadir dalam Musrembang, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Ir. Edi Yanto, M.Si, Sekda Lampura Drs. Lekok, M.,M., Anggota DPRD, Forkopimda Lampung Utara, para Staf Ahli dan Asisten Pemerintah Kabupaten.
Bupati Lampung Utara Budi Utomo,S.E.,M.M. menjelaskan, Kabupaten Lampung Utara telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah, yang konsekuensinya tentu saja selain mengurangi luas wilayah, juga berimbas pada berkurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah.
“Karena keterbatasan tersebut, kami mengajak kepada semua pihak untuk selalu optimis dan bekerja lebih keras, berkreatifitas dan berinovasi untuk mengeksplor seluruh potensi daerah, baik di sektor sumber daya alam, perdagangan, pariswisata, teknologi maupun potensi sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera,” ujar Bupati.
Selain itu, sambung Bupati, dalam rangka sinergisitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan rapat-rapat teknis dan diskusi antara Bappeda dan Perangkat Daerah.
Katena itu, Bupati berharap melalui pelaksanaan Musrenbang ini dapat menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders dalam menetapkan program kegiatan, serta membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan RKPD Kabupaten Lampra yang dapat menjawab permasalahan yang ada.
“Selain itu, saya mengajak seluruh komponen yang ada untuk menjaga kondusifitas daerah, kenyamanan dan ketertiban umum, tidak menyebarkan berita-berita hoax, sehingga Lampung Utara mendapatkan citra yang positif bagi para investor dan pihak eksternal yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Ir. Edi Yanto, M.Si, menyataan, Musrenbang ini sebuah mekanisme penyusunan program pembangunan secara berjenjang, dari atas ke bawah dan begitupun sebaliknya. Dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Ini terkesan sebagai kegiatan rutin, tapi saya tekankan bahwa setiap tahun ada yang menjadi prioritas pembangunan. Melalui Musrenbang ini yang akan nenjadi langkah awalnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” katanya.
Menurut Edi, Lampura merupakan kabupaten tua yang sudah banyak melahirkan daerah otonomi baru. Dulunya kabupaten ini merupakan daerah perkebunan dan pertanian sehingga ke depannya perlu ditopang kembali. Untuk itulah, Gubernur Lampung Ir. Hi. Arinal Djunaidi ingin menjadikan Lampung sebagai penghasil terbesar Lada Hitam, karenanya sektor pertanian di kabupaten Lampura menjadi salah satu fokus pembangunan.
Selain itu, sisi kemisikinan juga harus menjadi perhatian. Data statistik mencatat ada 19,30 persen angka kemisikinan di Lampura tahun 2020. “Nah ini harus kita kecilkan angkanya. Kemudian juga angka harapan hidup juga harus semakin baik walaupun sekarang sudah mencapai 67,67 persen,” ujar Edi.
Edi berharap, berbagai program pembangunan di Tahun 2022 bisa memperbaiki data statistik. Kemudian juga pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. “Semua ini akan bisa dicapai dengan program prioritas sesuai dengan rencana pembangunan,” tandasnya.
Sementara dalam laporannya, Sekda Lampura Drs. Lekok, M.,M., mengatakan, Pemkab Lampura telah melaksanakan semua tahahap yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Gabungan (FORGAB) SKPD yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sebelum sampai pada Musrembang Kabupaten.
Pada setiap tingkatan Musrenbang tersebut telah disampaikan pemaparan untuk mensinergikan program pembangunan dan progrm prioritas hasil Musrenbang Kecamatan. “Selanjutnya rumusan hasil Musrenbang ini akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan dalam rancangan APBD Tahun 2022,” ujar Sekda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura Andi Wijaya, S.,T., M.,M., mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan di kabupaten yang memiliki 23 Kecamatan dan 232 Desa ini pada Tahun 2022. Salah satunya, ketergantungan terhadap sektor Pertanian yang masih tinggi.
Kemudian, permasalahan kedua adalah angka kemisikinan. Dimana yang menjadi isu strategisnya masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan, serta satu hal penting juga terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.
“Perlu kami sampaikan bahwa terkait tata kelola pemerintah, kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. soal pelayanan publik juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman terkait dengan hal lainnya juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terakhir, dampak Pandemi Covid-19 menjadi isu pembangunan di kabupaten Lampura,” pungkasnya. (*)
