Tubaba, lensahukumnews.com – Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari cadangan pangan pemerintah daerah alokasi Oktober–November di Tiyuh Bujung Sari Marga, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, pada Senin (24/11/2025) kembali menyisakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Dari 178 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya menerima bantuan, hanya 99 KPM yang benar-benar mendapatkan jatah. Sebanyak 79 KPM lainnya tiba-tiba “raib” dari daftar, tanpa penjelasan yang jelas dari instansi terkait.
Situasi ini memicu kemarahan warga, bahkan tidak sedikit yang meluapkan kekecewaan kepada pemerintah tiyuh.
Kepalo Tiyuh Bujung Sari Marga, Gunawan Bujung, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihak tiyuh ikut tertekan akibat kebijakan yang tidak jelas tersebut. “Hari ini ada pembagian bantuan beras dan minyak goreng dari pemerintah. Bantuan ini dari pusat, bukan dari tiyuh. KPM yang seharusnya 178, tapi yang turun cuma 99. Masyarakat yang dulu dapat, sekarang tidak lagi. Banyak yang menyalahkan pemerintah tiyuh, bilang pilih kasih, sentimen,” ujar Gunawan.
Ia mengaku menjadi sasaran hujatan dan cacian warga, padahal pemerintah tiyuh tidak dilibatkan dalam pendataan KPM. “Saya selaku kepalo tiyuh dihujat, dicaci. Tapi itu bukan wewenang kami. Pendataan pun kami tidak dilibatkan. Tahu-tahu dari 178 KPM, kok hanya 99 yang turun? Ini bukan hanya di tiyuh kami, tapi juga di tiyuh lain,” tegasnya.
Gunawan menambahkan bahwa dirinya sudah melaporkan keluhan warga kepada camat, dan camat disebut telah berkoordinasi dengan kabupaten. “Harapan saya, KPM yang selama ini menerima bisa kembali menerima. Kami ingin masyarakat tidak menuduh kami pilih kasih. Kami berharap Bupati dan jajarannya memperjuangkan KPM kami, karena mereka benar-benar masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat.”
Sementara itu, Camat Pagar Dewa Barmawi, S.H, saat dihubungi melalui telepon seluler menegaskan akan menyampaikan keluhan tersebut ke dinas terkait. “Kami akan berupaya menyampaikan keluhan masyarakat kepada dinas terkait agar mendapatkan solusi terbaik, supaya masyarakat tidak berpikir macam-macam tentang pemerintah,” ujar Barmawi.
Belum diketahui apa penyebab utama hilangnya puluhan KPM dari daftar penerima. Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah kabupaten, sebelum kekecewaan semakin meluas dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.
(Nurul)