Tubaba, lensahukumnews.com – Polemik kandang babi di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), terus menuai kecaman. Kali ini, tokoh masyarakat setempat, Paisol, SH, angkat bicara keras terkait keberadaan kandang babi yang berdiri di tengah pemukiman mayoritas Muslim.(1/10/2025)
Menurut Paisol, pendirian kandang babi di kawasan pemukiman yang 90 persen warganya Muslim jelas tidak pantas. Ia menilai hal itu bentuk pengabaian terhadap norma sosial, kesehatan, bahkan keberagamaan.
“Kalau bicara kandang babi di lingkungan masyarakat itu kurang pas. Apalagi kalau di sekelilingnya 90 persen Muslim. Diharapkan jangan dibuatkan kandang babi, kecuali memang di kompleks non-Muslim. Itupun harus ada persetujuan dari kampung, izin RT, RK, kepala desa. Karena bicara babi, baunya sangat mengganggu. Dari kotoran, dari kencingnya, semua sangat meresahkan,” tegas Paisol.
Ia menambahkan, sekalipun ada dalih persetujuan warga, hal itu wajib dicek kebenarannya. Menurutnya, sangat mungkin tanda tangan warga dimanipulasi, atau bahkan orang luar yang diminta meneken persetujuan.
“Kalau pun ada persetujuan, harus ada bukti. Ada foto, ada rekaman, saat warga benar-benar menandatangani. Harus jelas, orang yang datang rumah ke rumah meminta izin, atau difasilitasi RT dan RK. Kalau tidak ada itu, berarti manipulasi,” ungkapnya.
Paisol juga menyesalkan sikap pemilik kandang babi yang disebut-sebut merupakan seorang tenaga pendidik. Menurutnya, seorang guru seharusnya lebih memahami dampak sosial dan agama sebelum mengambil keputusan yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Saya selaku tokoh masyarakat menghimbau, segala sesuatu yang sensitif terhadap masyarakat harus dikoordinasikan matang-matang. Apalagi ini menyangkut babi, di tengah lingkungan Muslim. Dan kalau benar pendirinya seorang pendidik, harusnya dia lebih paham soal ini,” pungkas Paisol dengan nada kecewa.
Warga pun semakin geram. Mereka menilai apa yang disampaikan tokoh masyarakat ini membuktikan bahwa kandang babi tersebut tidak hanya cacat izin, tetapi juga mencederai perasaan umat Muslim.
Pertanyaannya: sampai kapan pemerintah dan aparat hanya diam? Bukti keresahan warga sudah nyata. Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal bau dan kesehatan, tetapi bisa menjelma menjadi konflik sosial yang lebih besar.
(Nurul)
