Tubaba, lensahukumnews.com – Pungutan dana untuk pembangunan mushola di SDN 17 Tulang Bawang Udik, Tiyuh Kagungan Ratu, memicu kekesalan wali murid. Pasalnya, setiap murid dibebankan iuran sebesar Rp100.000. Bahkan jika dalam satu keluarga terdapat dua murid, jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp150.000.(20/9/2025)
Ironisnya, meski Gubernur Lampung dan Dinas Pendidikan telah menegaskan bahwa keberadaan komite sekolah ditiadakan, pihak komite sekolah tetap nekat melakukan penarikan dana. Lebih memilukan lagi, tidak ada keringanan bagi murid yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sejumlah guru di sekolah itu berkilah bahwa pembangunan mushola adalah swadaya masyarakat yang telah direncanakan sejak lama. “Mushola ini sudah direncanakan sebelum Pak Joko pensiun. Kami ingin masyarakat bisa menyaksikan mushola berdiri pada masa beliau menjabat,” kata salah seorang guru.
Namun, pengakuan wali murid justru membantah klaim tersebut. Salah seorang wali murid menegaskan bahwa pungutan dilakukan secara kolektif dan sifatnya wajib. “Kami setor Rp100 ribu per anak, kalau dua anak Rp150 ribu. Uangnya disuruh dititipkan ke seseorang. Katanya lebih aman,” ujar wali murid.
Lebih mencengangkan lagi, dana yang sudah terkumpul mencapai sekitar Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta. Namun, ada pengakuan bahwa sebagian dana dipakai untuk membeli rokok dan kue-kue buat yang kerja, “Saya bukan bendahara, cuma nitip duit di sini. Ada yang sudah diambil buat rokok atau kue-kue,” ungkap orang yang dititipi dana tersebut.
Praktik seperti ini dinilai merugikan masyarakat dan mencoreng dunia pendidikan. Alih-alih menjadi contoh transparansi, kasus ini justru menimbulkan kesan bahwa pembangunan mushola dijadikan ajang pencitraan dan memaksakan iuran kepada wali murid.
Diberitakan sebelumnya sumbangan ditentukan 100 ribu permurid dan jika dua murid dalam satu KK maka bayar 150 sedangkan gubernur Lampung dan dinas pendidikan sudah ada berbicara komite akan ditiadakan tetapi sekolah UPT 17 tulang bawang udik yang berada di Tiyuh kagungan ratu masih melakukan transaksi, lebih mirisnya lagi buat murid yang tidak mampu tidak ada kompensasi untuk dibebaskan dari pungutan tersebut.
(Nurul)
