Tubaba, lensahukumnews.com – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu turun ke jalan. Dengan wajah penuh kekecewaan bercampur harapan, mereka melangkah mantap mengangkat poster-poster sederhana bertuliskan tuntutan keras. Meski ditulis di atas karton putih, setiap kata yang mereka bawa adalah jeritan hati insan pers yang merasa dipinggirkan.
Aksi damai ini menegaskan lima poin utama:
1. Mendesak evaluasi serius kinerja Dinas Kominfo Tubaba, sekaligus mengganti pejabat yang dinilai gagal.
2. Menuntut audit anggaran Kominfo oleh Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya dana APBD 2024–2025.
3. Menagih transparansi penuh dan pemerataan anggaran publikasi agar semua media diperlakukan adil, tanpa diskriminasi.
Poster bertuliskan “Kami Minta APH Periksa Anggaran 2023–2025” dan “Kami Minta Pejabat Kominfo Diganti” menjadi simbol jelas bahwa kesabaran insan pers telah habis.
Respons Wakil Bupati
Aksi ini akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, yang hadir bersama Kadis Kominfo Eri Budi Santoso dan Pj Sekda Perana Putra.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan transparan. Jika ada pejabat yang tak mampu menjalankan amanah, akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah, Senin (8/9/2025).
Data Media Jadi Tanda Tanya
Eks Kadis Kominfo, Eri Budi Santoso, mengklaim ada 311 media yang terdaftar di Tubaba. Namun, angka ini langsung dipertanyakan oleh Rico Rivaldi, Korlap Aksi.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok tiba-tiba jadi 311? Dari mana seratus media itu muncul? Apakah ada biro pegang banyak media, atau justru ada media siluman?,” kata Rico dengan nada tajam.
Ia menegaskan, wartawan Tubaba menunggu langkah tegas DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing). Jika DPRD bungkam, maka laporan resmi akan dilayangkan ke APH guna mengaudit anggaran Kominfo Tubaba.
Tekad Insan Pers
Aksi damai ini berlanjut ke kantor DPRD Tubaba, di mana mereka disambut Wakil Ketua DPRD Joko Kuncoro. Sepuluh perwakilan wartawan masuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Meski ada janji tindak lanjut dari Wabup dan DPRD, para wartawan pulang dengan hati berat. Mereka menegaskan, perjuangan ini bukan kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah jurnalisme dan memastikan anggaran publik berjalan adil, transparan, dan bebas dari permainan gelap
( Nurul)
