Tubaba, lensahukumnews.com— Polemik pupuk subsidi kembali memanas di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kali ini, keluhan datang dari Sunari, anggota Kelompok Tani Sido Makmur, Tiyuh Tri Tunggal Jaya, yang merasa terpinggirkan dalam distribusi pupuk bersubsidi.(15/8/2025)
Saat ditemui awak media di kediamannya, Sunari mengaku sempat diingatkan oleh rekannya untuk berhati-hati menyampaikan keluhan.“Kami ini dari tiyuh paling ujung, orang biasa saja, takut nanti jadi korban. Belum apa-apa sudah ada informasi suruh hati-hati kalau ketemu ini dan itu. Tapi kalau intimidasi langsung ke saya sih nggak ada,” ujarnya.
Sunari mengatakan, pada tahun 2023 ia masih mendapat jatah satu kwintal pupuk subsidi yang diambil melalui Gapoktan. Namun, harga yang dibayarkan jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).“Saya ngambilnya di tempat Muhammad Mufakir, adiknya ketua Gapoktan, Rp360 ribu per kwintal untuk satu paket pupuk. Tahun 2024 dan 2025 saya nggak dapat sama sekali. Bahkan ada yang di kelompok kami mengaku beli Rp380 ribu untuk pupuk merah. Kata menteri harga HET itu Rp90 ribu per zak, kok di sini bisa dua kali lipat?” keluhnya.
Pengakuan Adik Ketua Gapoktan: Harga Atas Arahan Kios. Muhammad Mufakir, yang disebut Sunari, mengaku hanya mengikuti arahan dari kios penyalur pupuk, milik Rubi, yang berlokasi di SP 1 Tiyuh Tunas Jaya.“Dulu kami jual Rp305 ribu per sak karena disuruh Rubi, katanya itu harga subsidi. Di kios Arya saja Rp290 ribu. Walau sudah setor RDKK, kami cuma dapat 2–3 ton, padahal anggota kelompok tani ada 200 orang. Jadi bingung membaginya,” ungkap Zakir.
Ia menambahkan, maraknya penampung pupuk subsidi di luar jalur kelompok tani memperparah keadaan.“Banyak yang jual Rp350 ribu, Rp380 ribu, bahkan Rp400 ribu. Kalau musim tanam bisa sampai Rp500 ribu per ton. Pupuk datang langsung habis, nggak pernah numpuk,” tegasnya.
Rubi, mantan anggota DPRD fraksi PDIP yang kini menjadi pemilik kios, membenarkan bahwa harga pupuk subsidi di tahun 2024 dijual Rp360 ribu per paket. “Tahun 2022–2023 kami jual sesuai HET karena aturannya begitu. Untuk Tri Tunggal Jaya saya agak lupa ureanya berapa, sudah lama sekali. Kios saya mulai dari 2022–2023. Tahun 2019 sampai 2024 kami sudah berhenti sebelum saya jadi dewan,” ujarnya di kiosnya.
Petani Terjepit, Harga Subsidi Tak Lagi ‘Subsidi’ Keluhan ini semakin memperjelas bahwa persoalan pupuk subsidi di lapangan tidak hanya soal stok yang minim, tetapi juga harga yang melambung jauh dari HET resmi. Di saat pemerintah pusat mengklaim menjaga harga, kenyataan di lapangan membuat petani seperti Sunari semakin terjepit.
(Nurul)
