Tubaba, lensahukumnews.com — Seorang warga Tiyuh Gunung Timbul, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, inisial J (44), mengaku menjadi korban tindakan arogan saat didatangi salah satu pengurus Badan Usaha Milik Tiyuh (Bumti) untuk penagihan pinjaman. Parahnya, penagihan dilakukan pada malam hari dengan cara yang intimidatif dan tidak manusiawi.(25/7/2025)
Bumti yang dikelola oleh aparatur tiyuh dan dibiayai dari Dana Desa tersebut semestinya bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pinjaman modal usaha. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Menurut pengakuan korban, Andre—oknum pengurus Bumti—datang malam-malam ke rumahnya dalam keadaan diduga mabuk dan langsung mengamuk.
“Dia tepuk-tepuk meja di dalam rumah saya, berteriak-teriak di pinggir jalan, bikin saya malu karena didengar banyak orang. Bahkan saya diusir dari rumah sendiri, disuruh pergi ke Waykanan jadi buruh penyadap (ngederes) biar nggak ditagih lagi,” ungkap J dengan nada kesal.
Insiden tersebut tidak hanya menimbulkan rasa malu, namun juga menyebabkan istrinya mengalami trauma. “Istri saya ketakutan karena dia berkata kasar dan mukul-mukul meja. Sampai sekarang rumah tangga saya kacau gara-gara kejadian itu. Saya malu, saya dirugikan. Saya minta keadilan,” tambahnya.
Tak hanya tindakan arogan saat penagihan, dugaan lain juga menyeruak terkait ketidakadilan dalam penyaluran pinjaman Bumti. Salah satu pengurus bagian verifikasi menyebut bahwa pinjaman minimal Rp5 juta dengan jaminan/agunan, berdasarkan kesepakatan internal pengurus.
Namun, saat ditanya soal warga yang mengajukan pinjaman untuk bertani semangka, pengurus tersebut justru keceplosan.
“Ada yang mau tanam semangka, kami kasih Rp35 juta,” ucapnya tanpa sadar, memperkuat dugaan adanya praktek tebang pilih dalam pemberian pinjaman.
Kebijakan yang dinilai tidak adil ini menimbulkan kecemburuan dan keresahan di kalangan warga. Sebagian masyarakat menilai Bumti kini tidak lagi berpihak pada kepentingan umum, melainkan diduga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Menyikapi persoalan ini, warga berharap agar aparat tiyuh maupun instansi terkait dapat turun tangan, mengevaluasi dan mengaudit pengelolaan Bumti agar tidak menyimpang dari tujuan awal: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.
(Nurul)
