Tubaba,lensahukumnews.com — Kebakaran yang menghanguskan rumah milik Eko Sahri, warga Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Suku 8, Kabupaten Tulang Bawang Barat, masih menyisakan tanda tanya besar. Meski dalam laporan resmi disebut akibat korsleting listrik, sejumlah warga menduga kuat bahwa rumah tersebut sengaja dibakar oleh pemiliknya sendiri.
Peristiwa yang terjadi pada malam hari usai Magrib itu segera menarik perhatian pemerintah setempat. Bantuan pun langsung digelontorkan dari berbagai sumber: Dana Desa, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimta) Tubaba.
Namun, beredar informasi di masyarakat yang memunculkan dugaan serius soal penyebab kebakaran. Seorang warga yang identitasnya dirahasiakan menyebut, sebelum rumah terbakar, terjadi keributan dalam rumah tangga korban.
- “Awalnya cekcok keluarga. Lalu, mungkin karena emosi, dia beli bensin 3 liter dan menyiramkan ke rumahnya. Dibakar sendiri di depan saksi mata. Tapi dalam laporan disebut korsleting. Kalau ditelusuri benar, bantuan itu tak layak diberikan,” ujar sumber kepada awak media.
Warga lain juga menyuarakan keheranan terhadap pemberian bantuan dalam kasus yang diduga mengandung unsur kesengajaan.
- “Motif dilaporkan korsleting, padahal katanya sengaja dibakar. Dia beli bensin di tempat Dulung. Banyak yang menutup-nutupi. Rumahnya dibangun lagi pakai uang negara, saya heran,” ujarnya.
Rincian Bantuan Mencapai Rp24 Juta. Saat dikonfirmasi, Kepalo Tiyuh Gunung Katun, Laili, membenarkan bahwa bantuan memang telah disalurkan dengan total nilai Rp24 juta.
- “Dari Tiyuh kami berikan Rp7 juta dari dana tak terduga (3% Dana Desa), BAZNAS Rp4 juta, dan dari Perkimta Rp20 juta. Dari Perkimta itu, Rp7 juta dibelikan kambing, sisanya diberikan tunai,” tegas Laili. Laili, yang juga dikenal sebagai konten kreator aktif di media sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun tenaga ahli listrik yang mengonfirmasi penyebab pasti kebakaran. Penetapan kebakaran sebagai akibat korsleting listrik belum didukung bukti teknis yang sahih.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai akurasi pelaporan dan kriteria penyaluran bantuan. Jika benar kebakaran disengaja, maka bantuan negara seharusnya tidak serta-merta diberikan.
Masyarakat berharap agar polemik ini segera diklarifikasi oleh pihak berwenang untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas kebijakan sosial pemerintah.
(Nurul)
