Pringsewu, Lensahukumnews.co – Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Pringsewu, Ahmad Fijayyuddin, mengklarifikasi perbedaan informasi terkait kepengurusan IWO yang baru terbentuk di Kabupaten Pringsewu. Menurutnya, ada perbedaan versi kepemimpinan ditingkat Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung.
Ahmad Fijayyuddin menegaskan bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Ke-I IWO Lampung yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung pada Rabu 7 Agustus 2022 Riko Amir terpilih sebagai Ketua PW IWO Lampung. Dalam pemilihan tersebut, Riko Amir memperoleh 25 suara, unggul dibandingkan Edi Arsadad yang hanya memperoleh 11 suara.
“Saat ini secara sah, Riko Amir merupakan Ketua PW IWO Lampung. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online dengan Nomor: 031.B/SKep-PW/PP-IWO/V/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP IWO Teuku Yudistira Adi Nugraha, M.I.Kom,”kata Ahmad, Sabtu (18/05/2023).
Ahmad melanjutkan, SK kepengurusan PD IWO Pringsewu saat ini masih dalam proses di Pengurus Pusat IWO untuk diterbitkan secara kolektif.
“Sah-sah saja jika memang ada IWO tandingan dengan kepemimpinan yang berbeda, tapi yang pasti kita masih dalam naungan IWO dengan kepemimpinan pusat Teuku Yudistira Adi Nugraha, serta kepemimpinan wilayah Lampung Riko Amir,” jelasnya.
Terpisah Ketua PW IWO Lampung Riko Amir menegaskan bahwa PD IWO yang diketuai oleh Ahmad Fijayyudin adalah IWO yang sah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kita sudah menjalankan Mubesda, Mubeswil dan Mubes, diakhir Tahun 2023 lalu telah dilakukan pemilihan Ketua Umum (Ketum). Dimana saudara Yudistira terpilih sebagai Ketum, dan Diah terpilih sebagai Sekretariat Jenderal”,kata Riko yang dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (18/05).
Riko juga mengomentari beberapa kelompok yang mengaku sebagai PW IWO Lampung. Selain di PW hal serupa terjadi di Pengurus Daerah (PD) seperti di Kabupaten Way Kanan, Tulangbawang Barat, Pesisir Barat, Mesuji dan Kabupaten Tanggamus. Yang menyatakan diri mereka IWO, meminta Pemerintah Daerah untuk menilai sendiri sepak terjang kelompok tersebut.
“Untuk IWO Lampung tidak ada pembekuan, baik di Provinsi maupun daerah, kami tidak bertanggung jawab dengan gerakan-gerakan mereka dan kami tidak mau terprovokasi serta terlibat dalam kelakuan mereka”,tutupnya.(red).
