TUBABA, lensahukumnews.com -e-voting adalah pemungutan suara melalui elektronik, pengaturan teknisnya kita atur ke peraturan Bupati. Pemungutan suara elektronik disebut juga e-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. (28/7/22).
e-voting tidak mengesampingkan asas Langsung Umum Bebas Rahasia (luber) dalam pelaksanaan pemilihan kepalo tiyuh. Pemungutan suara elektronik tidak mengunakan kuota internet karena secara off line, Dan memangkas dana untuk perlengkapan pencoblosan seperti kertas suara pencoblosan dan bisa mengurangi sampahnya.
Raperda tentang e-voting untuk pemungutan suara diperda no 4 tahun 2019 belum mengatur tentang e-voting. Maka pemerintah Tubaba melalui Bagian Hukum Tubaba sedang menggodok Raperda baru yang salah satunya e-voting. Raperda ini diuber di tahun 2022 untuk segera disyahkan agar tahun 2023 sudah diterapkan.
Dinas terkait yang berhubungan dengan e-voting salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, Sofyan Nur selaku kepala dinas menjelaskan, “Ya dalam Raperda usul inisiatif DPRD, tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh, kami memang mengusulkan hal-hal yang belum diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2019,
salah satunya terkait Pemilihan Kepalo Tiyuh dengan mekanisme Elektronik Voting (e Voting) guna mengakomodir perkembangan Teknologi Informasi, yang tentu pelaksanaannya nanti menyesuaikan atau paling tidak memenuhi prasyaratan yakni Ketersediaan Anggaran, Sarana Prasarana, serta Aspek Kewilayahan yang mendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh secara elektronik. “ Ujarnya.
Ditempat terpisah Eri Budi Santoso Kadis Kominfo Tubaba yang akrab dengan panggilan ebe mengatakan bahwa, “untuk sistem bukan kami yang membuat Karena sudah jadi dari pusat tinggal kami membantu pelaksanaan menggunakannya. “ Jelas singkatnya ditengah suguhan nasi tumpang saat hari ulang tahunnya. (Nurul)
