Lampung Utara – Menyikapinya pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Supriyadi Alfian. Rozi Ardiansyah Ketua PWI Lampung Utara (Lampura), meminta seluruh anggotanya untuk mematuhi instruksi tersebut, untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pihak luar.
Rozi Ardiansyah mengatakan, instruksi tersebut sudah sejalan dengan surat edaran Dewan Pers. Jika ada pengurus maupun nanggota PWI Lampura melanggar instruksi tersebut akan dikenakan sanksi sesuai PD/ PRT, KEJADIAN, dan Kode Perilaku Wartawan PWI.
“Jadi sanksi tegas akan kita berlakukan jika masih saja ada anggota yang melanggar Intruksi tersebut,” tegasnya, Jum’at (07/05)
Sebelumnya Supriyadi Alfian menegaskan hal serupa. Bang Yadi, mengatakan pada 27 April lalu sempat beredar surat THR secara resmi di Lampung. Pengurus provinsi cepat melakukan pengecekan atas kebenarannya.
“Ternyata benar. Saya langsung memerintahkan menarik semua proposal yang telah ke luar. Lalu, pengurus provinsi mengadakan rapat menyikapinya dan kami sudah memberikan peringatan keras tertulis,” jelasnya.
Dari klarifikasi, diakui oleh pengurus kabupaten bahwa mereka belum mengetahui adanya edaran Dewan Pers tentang permintaan bantuan THR, karena pengurus baru.
“Tujuan ingin membantu sesama teman, malah langkah yang salah. Mereka pengurus baru,” kata Bang Yadi.
Bang Yadi menuturkan, sanksi keras dikeluarkan atas pertimbangan etika profesi jurnalistik. Untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas dan menjunjung nilai profesionalisme wartawan.
“PWI Provinsi sudah membuat laporan ke PWI Pusat dengan memberikan sanksi keras tertulis,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Kehormatan PWI bakal menindak tegas wartawan anggota PWI yang mengatasnamakan pribadi maupun organisasi meminta THR kepada berbagai pihak.
“Tindakan itu jelas melanggar semua aturan organisasi. Dari mulai PD/ PRT, KEJ, dan Kode Perilaku Wartawan PWI,” kata Ilham.
Ilham berujar, sanksi dijatuhkan bisa sampai pemecatan bagi yang terbukti meminta- minta THR, dengan modus dan alasan apapun.
“DK-PWI mengimbau semua pihak agar tidak melayani surat permohonan bantuan THR dari perorangan maupun mengatasnamakan organisasi PWI,” ucap Ilham.
Ilham menyarankan, pemerintah dan pihak swasta mengabaikannya serta melaporkannya kepada pengurus PWI setempat.
“Atau lapor polisi. Lebih pas, lebih berpahala apabila tuan-tuan membantu atau menyedekahi anak yatim dan kaum dhuafa pada umumnya,” Ilham menegaskan. (rils/Kis)
