Lampung Utara – Pandemi Covid-19 ternyata ikut mempengaruhi industri media dan penghidupan pelaku jurnalistik. Sebab itu dibutuhkan perhatian pemerintah berupa bantuan insentif ekonomi.
Ini yang diutarakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN), secara virtual bersama PWI Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah setempat, Selasa lalu (9/2/21).
Atal S Depari yang juga sebagai penanggung jawab HPN, memprediksikan, selama beberapa bulan ke depan, industri media terancam makin terpuruk, jika pemerintah tidak segera melakukan kebijakan penyelamatan.
Atal mencontohkan, sudah banyak industri media yang sudah melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya. Bahkan, ada yang sudah gulung tikar akibat pandemi Covid 19, selain makin derasnya persaingan media di era revolusi digital.
“Untuk itu, pemerintah harus segera mengambil langkah kebijakan yang berkeadilan, agar media televisi, radio dan cetak, tetap bisa bertahan, guna mempertahankan eksistensinya sebagai mitra pemerintah” tegas Atal S Depari.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah nyata, agar industri media di tanah air, tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintah.
Salah satunya, menurut Presiden , adalah dengan memberikan keringanan PpN dan PpH, serta menggratiskan sumber daya listrik bagi industri media, selama 4 bulan kedepan.
“ Selain itu, pemerintah juga sudah menyediakan 5000 vaksin bagi insan pers ,” ujar Joko Widodo.
Sementara, Budi Utomo Bupati Lampung Utara (Lampura), usai mengikuti acara virtual yang digelar oleh PWI Lampura, di GOR Dukung, Kelapa Tujuh, mengatakan pemerintah daerah siap menselaraskan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian pihaknya masih menunggu intruksi resmi terkait soal tersebut.
“Kita menunggu saja tindak lanjut dari apa yang di sampaikan presiden dalam sambutannya tadi. Pada dasarnya pemerintah daerah siap,” kata Budi Utomo. (Rls/Kis)
