KOTABUMI – Tidak terbuka dan akuntabel dianggap sebagai penyebab bobroknya kondisi keuangan di Lampung Utara (Lampura).
Karena sistem yang diterapkan oleh Pemkab Lampura saat ini dianggap feodal cenderung tertutup dan tidak jujur terhadap publik.
Dilema bola es yang mengakibatkan efek domino tersebut tentu saja membutuhkan perombakan secara admnistratif, akuntabel dan terbuka.
” Kondisi keuangan Lampura saat ini sudah kronis, dan butuh perombakan dengan cara merubah sistem, dalam arti harus mematuhi sistem transparansi dalam oengelolaan keuangan ” kata Ansori Sabak, salah seorang tokoh masyarakat Lampura, Rabu (4/12).
Sistem arau pola lama sudah seharus ditinggalkan, dimana masyarakat sangat sulit mengakses informasi progres pengelolaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ketidak terbukaan tentu saja berpengaruh pada laju pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor.
” Kalau ini dibiarkan ya Lampura bisa dibilang mundur, kalau mau maju saya menghimbau Pemerintahan saat ini lebih dahulu mereformasi birokrasi yang ada dan mengedepankan asa keterbukaan informasi publik, jangan lagi mengada-ada” tukasnya kepada Lensa Hukum News
Dengan perubahan sistem birokrasi dan admnistrasi, Ansori Sabak yakin akan ada perubahan yang signifikan disektor pertumbuhan penghasilan Pendapatan Asli Daerah.
” Sudahlah, pemerintah saat ini (Pemkab Lampura red.) sudah harus jujur menjelaskan kepada publik tentang kondisi keuangan daerah saat ini. Jangan lagi memberikan janji-janji, yang realistis sajalah ” tegasnya.
Masih kata dia, pemerintah daerah harus berlapang dada dengan kenyataan yang ada, dan mencaro solusi terbaik guna melunasi hutang daerah tanpa melanggar aturan yqng ada.
Diketahui, dampak dari ketidakjelasan keuangan Lampura, beberapa waktu yang lalu aparatur desa yang ada di Lampura melakukan aksi di Sekretariat Pemkab setempat, menuntut pembayaran gajih dan honor oerangkat desa yang belumjuga terbayarkan, ditambah dengan tersendatnya pembayaran pekerjaan proyek dari tahun 2018 kepada kontraktor di Lampura. (KIS)
