Tubaba, lensahukumnews.com —Proyek pembangunan drainase di RK 2, Tiyuh Panaragan Jaya Utama (PJU), Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, kembali menuai sorotan tajam. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pekerjaan yang seharusnya menjadi sarana penting untuk mengatasi genangan air di lingkungan warga itu, diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spek).(7/11/2025)
Kecurigaan ini disampaikan oleh Ibrahim, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Membangun Desa (Formades) Tubaba, saat dimintai tanggapan oleh awak media pada Sabtu (8/11/2025).
“Kami turun langsung ke lokasi. Saat itu, kami sempat menghentikan pekerjaan karena menemukan kejanggalan. Sebagai Formades, kami punya peran mengawal pembangunan di tingkat desa atau tiyuh. Setelah kami periksa, hasil pekerjaan itu jelas tidak sesuai spesifikasi,” tegas Ibrahim dengan nada kecewa.
Ibrahim menambahkan, pihaknya menemukan indikasi kuat bahwa pelaksanaan proyek dilakukan tanpa pengawasan ketat dan tidak mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
“Kami berharap pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan RAB. Jangan asal jadi. Ini uang rakyat! Kalau baru beberapa hari sudah retak atau rusak, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya geram.
Tak Ada Transparansi, Masyarakat Bertanya-Tanya
Ketiadaan papan nama proyek di lokasi menambah panjang daftar pelanggaran aturan yang seharusnya dipatuhi pelaksana kegiatan. Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, setiap proyek yang dibiayai uang negara wajib memasang papan informasi pekerjaan agar publik tahu sumber dana, pelaksana, dan nilai anggaran.
Sayangnya, papan itu tidak ditemukan di lokasi proyek. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui siapa pelaksana kegiatan, berapa anggaran yang digunakan, serta sumber dananya dari mana.
Beberapa warga sekitar mengaku kecewa dan mencurigai proyek tersebut dikerjakan secara tertutup.
“Kami nggak tahu siapa yang kerja, dan nggak ada tulisannya. Drainase-nya juga tipis, kayaknya cepat rusak,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Diduga Ada Unsur Pembiaran
Formades Tubaba mendesak pemerintah tiyuh maupun instansi teknis di kabupaten agar segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut. Mereka juga menilai ada indikasi pembiaran dari pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi kebiasaan buruk. Proyek seperti ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga berpotensi mengarah pada praktik korupsi anggaran,” tegas Ibrahim.
Masyarakat Harap Aparat Turun Tangan
Warga berharap pihak Inspektorat, Dinas PUPR, dan aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran dalam proyek drainase di Tiyuh PJU tersebut.
Sebab, proyek yang seharusnya menjadi solusi justru dikhawatirkan menjadi sumber masalah baru jika dikerjakan asal-asalan dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
(Nurul)