TUBABA, lensahukumnews.com – Ratusan awak media di Kabupaten Tulang Bawang barat meminta kepada PJ Bupati Zaidirina untuk dapat melakukan teguran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo) setempat. Permintaan teguran itu lantaran mangkraknya proses pengumuman verifikasi kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Perusahaan Pers tahun anggaran 2023. (29/3/23)
Mangkraknya proses MoU Hasil Verifikasi Tahun 2023 tersebut membuat beberapa awak media beranggapan bahwa proses itu sengaja dilakukan penundaan. Lantaran adanya pembenahan sistem antara kedua belah pihak, ada pula yang berspekulasi bahwa kerja sama yang dimaksud tidak lagi bersifat penting. Bahkan ada yang berpendapat ada kaitannya dengan sejumlah persoalan hukum yang sedang berjalan beberapa waktu lalu.
Ketua DPC AWPI Ahmad Abdi Fatoni menuturkan, “Spekulasi yang timbul lama kelamaan semakin mengikis kepercayaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) menjadi tipis. Menurutnya, Bukankah program dan kegiatan serupa sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya yang setiap tahunnya melalui tahap perencanaan yang matang, dan berkekuatan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang telah diundangkan. Kegiatan dimaksud juga ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) daerah per satu tahun, “Terangnya.
Dirinya juga menjelaskan, “Mungkin semua pihak setuju bahwa harus ada penguatan tatakelola berupa tranparansi anggaran. Serta standar operasional prosedur yang jelas dan ditegakkan bersama. Dilain sisi, managemen bisnis juga harus ada perbaikan. Untuk melakukan itu semua tentu punya semangat yang sama. Akibat lambat dan ketidak pastian ini, output dari penyelenggaraan pemerintah bidang dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) menjadi tidak maksimal, tahun anggaran yang terhitung awal Januari sampai hari ini tanggal (29/03/2023) tidak jelas statusnya.
Instansi pemerintah diluar yang menjadikan Dinas Kominfo sebagai leading sektor sebagai rujukan juga gamang mengambil tindakan. Akhirnya, momen-momen penting pemerintah hanya numpang lewat saja. Sebenarnya, selangkah lebih maju dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah, riwayat yang lalu di beberapa tempat menyampaikan bahwa tahun-tahun lalu mereka belajar dari tentang penyelenggaran urusan dimaksud. Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
Dengan semangat kebersamaan dan meningkatkan kesadaran bahwa kepentingan masyarakat memperoleh informasi merupakan hak setiap masyarakat maka menjadi penting urusan itu segera terlaksana.
Selain itu seperti, anggaran kerjasama media sebesar lima milyar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dikelola oleh Dinas Diskominfo Tubaba untuk belanja jasa publikasi.
Kemudian belanja langganan bulanan jurnal atau surat kabar koran dan majalah, sebesar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta serta dana hibah organisasi sebesar Seratus Lima Puluh Juta Belum berjalan masih jalan ditempat,”Ujarnya
Seperti yang di sampaikan, salah satu media ia merasa sistem diskominfo di tulang bawang barat ini seperti apa, ada apa dan mengapa sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali pada hal, kabupaten lain sudah di gelar termasuk provinsi pun sudah mulai buka kenapa di tulang bawang barat sampai saat ini belum jelas,”Keluhnya
“Kalau seperti ini semua macet, apa lagi seluruh leading sektor berpacu di Diskominfo semua, seluruh satker bermuara di kominfo semua, “urainya
Dirinya berharap kepada PJ Bupati Tulang Bawang Barat, Zaidirina untuk bisa melakukan teguran kepada pihak Diskominfo Tubaba. Hal itu dilakukam agar proses pembenahan dapat segera terlaksana sehingga tidak terkesan lambat.
“Jangan sampai pembenahan yang ada terkesan lambat seperti keong, karena seluruh perusahaan pers telah menunggu berjalannya program pemerintah daerah yang akan disebar luaskan oleh awak media yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah,”pungkasnya (tim AWPI)
