Lampung Utara,-Lensahukumnews.com
Menindaklanjuti berita sebelumnya yang telah terbit dibeberapa media online nasional, mengenai lampu jalan (PJU) di Tubaba yang beberapa pekan terakhir tidak kunjung hidup membuat ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP) turut buka suara dan prihatin. Rabu, 25/5/2022.
Saat dihubungi melalui via WhatsApp Hasan Basri yang merupakan salah satu aktivis yang kritis terhadap kebijakan Publik ini mulai buka suara serta menelaah persoalan antara dinas DPUPR dan DISHUB Tubaba.
AHMAD BASRI selaku ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP) menurutnya Polemik masalah lampu jalan menyangkut anggaran antara dinas DPUPR dan PERHUBUNGAN saling lempar tanggung jawab. Jalan keluarnya adalah mereka dipanggil oleh dewan. Sehingga hasil pertemuan tersebut akan ditemukan titik permasalahannya dan jalan keluarnya” jelasnya
Selain itu pula, menurut AHMAD BASRI bila menyangkut tidak adanya anggaran bisa di akomodasi oleh dewan dengan adanya pertemuan tersebut. Sehingga lampu jalan untuk kepentingan publik masyarakat luas dapat teratasi. Karna lampu jalan sangat urgent minimal dapat menekan kecelakaan dan kriminalitas” pungkasnya(Tim)
