Tubaba,-Lensahukumnews.com
Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak kunjung menyala, ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) angkat bicara.
Padahal, pengadaan PJU tersebut sudah memakai anggaran daerah yang tidak sedikit, namun dari pelaksanaan hingga rampungnya pekerjaan tersebut belum bisa dinikmati oleh masyarakat.
Paisol, Ketua Komisi III DPRD Tubaba mengatakan, PJU merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) , permasalahannya pekerjaan tersebut sudahkah diserahterimakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Dishub.
“Benar tanggungjawab Dishub, tapi aset tersebut sudah diserah terimakan belum oleh PUPR. Harusnya ada surat tanda penyerahan aset,” Kata Paisol di ruangannya, selasa (24/05)
Paisol berharap PJU dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masrakat, karena untuk kegiatan tersebut anggarannya sudah disahkan oleh DPRD Tubaba, sehingga tidak ada alasan keterbatasan anggaran untuk fasilitas masyarakat tersebut.
“Kita sudah ketok palu, jadi tidak ada alasan JPU itu tidak menyala,” Tukasnya.
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sadasyah Sekretaris PUPR Tubaba mengatakan, seharusnya dalam pemberitaan jangan kontradiktif, membenturkan antar organisasi perangkat daerah, seakan saling lempar tanggung jawab.
“Kok jadi menyimpang begini, padahalkan sudah disampaikan secara rinci termasuk rapat yang sudah dilakukan,” Kata dia.
Untuk mengkonfrontir kebenaran, awak mediapun mendatangi Dishub Tubaba, namun Kadishub tidak ada ditempat, dan hanya mendapatkan informasi dari Rudi Saputra, Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana (Kabid TSP), dia menerangkan kalau anggaran untuk PJU itu belum ada, dan baru akan diusulkan pada APBD Perubahan.
“Mau pakai anggaran dari mana, kami saja menghadap Sekda disuruh pinjam duit, kalau PJU yang dijalur dua lampu yang dipasang sama PUPR ya tanggung jawab PUPR. Kalau memang diserahkan pasti ada suratnya, enggak mungkin mau diserah-serahkan begitu saja,” Kata Rud melalui jaringan telepon.
Rudi menegaskan, rapat diruang Asisten II tersebut membahas mengenai anggaran JPU, jika JPU tersebut ingin diserahkan ke Dishub sistemnya seperti apa.
“Mereka saja tidak berani terus terang, anggaran aja disuruh minta dikeuangan, ya kalau ada duitnya, kalau enggak ada duitnya gmn? PUPR kan menyarankan matikan lampu kami hidupkan lampu mereka kan gila, seandainya sudah diserahkan ke dishub oke.! Ada tidak suratnya di Dishub, karena saya merasa belum menandatangani surat tersebut, kalau Kadis saja belum tanda tangan apalagi saya,” Tukas dia. (JAU/TIM)
