Lampung Utara – Menjadi keluhan pasien karena kosongnya obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Ryacudu Kotabumi, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab Lampura) berkomitmen untuk membenahi persoalan tersebut.
Selain kebijakan piutang, kata Azwar Yazid, asisten II Pemkab setempat, Pemkab akan memberikan suntikan untuk RS plat merah tersebut.
“Guna meningkatkan gairah, Pemkab akan berikan subsidi langsung, berupa obat-obatan maupun pelayanan medis lainnya,” Kata Azwar Yazid, mewakili Budi Utomo, Bupati Lampura, senin (31/05)
Azwar Yazid mengatakan, melalui langkah kebijakan pembiayaan dan liquiditas, sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan RSUD, selain melakukan pembenahan di seluruh bidang pelayanan yang ada.
“Ini kan semi blud, rumah sakit kita masih memakai mekanisme itu. Sehingga harus dilengkapi, dan ini yang sedang menjadi perhatian kami kepada jajaran rumah sakit,” Jelas dia.
Ketika ditanya soal kelangkaan obat di RSUD tersebut, Azwar Yazid menampiknya, dia mengatakan tidak sepenuhnya benar. Sebab, berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan dilapangan masih tersedia, hanya saja dimanfaatkan oleh oknum.
“Untuk itu coba kita benahi, mulai dari SDM, mekanisme dan prosesnya. Jadi bisa dibenahi, minimal setara dengan rumah sakit berada disini, karena ditinjau RSUD HM Ryacudu masih banyak kekurangan, seperti masalah peraturan.” Pungkasnya
Diberitakan sebelumnya, RSUD H.M. Ryacudu Lampura membutuhmembutuhkan ‘Infusan’ dari Pemerintah Kabupaten setempat.
Soalnya RSUD tersebut tidak memiliki modal lagi untuk membeli obat-obatan.
Sri Haryati, direktur RSUD HM Ryacudu, yang didampingi oleh Sri Andini, Kepala bagian tata usaha mengatakan, persediaan obat-obatan dan sejenisnya sangat minim diakibatkan keterbatasan anggaran.
Menurut dia, keadaan tersebut imbas dari ‘Warisan hutang’ yang masih ditanggung oleh RSUD HM Ryacudu kepada 23 (duapuluh tiga) penyedia atau Perusahaan Besar Farmasi (PBF) yang sangat fantastis yakni sebesar Rp.7 Miliar.
“Dengan hutang sebesar itu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat-obatan dan sejenisnya,” kata Sri Haryati, jum’at (28/05)
PBF baru bisa memenuhi kebutuhan obat-obatan jika pihak manajemen RSUD HM Ryacudu membayar hutang mereka minimal separuh biaya tertagih, sedangkan pendapatan RS tersebut hanya sebesar Rp.1,3 miliar setiap bulannya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut pihaknya terpaksa berfikir keras bagaimana supaya persediaan obat-obatan dan sejenisnya itu dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi. Kebijakan yang telah diambilnya adalah ‘mengangsur’ hutang tersebut sebesar Rp.1 M kepada sembilan PBF.
“Jelang lebaran kemarin, stok obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi supaya dapat persediaan obat,” Jelas dia.
Sri Haryati menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran hutang membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien. Besaran pendapatan juga jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran maksimal yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh RSUD.
“Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp.3 M karena itulah besaran biaya maksimal yang harus dikeluarkan oleh kami,” jelasnya.
Keluhan sama juga disampaikan oleh Kebag TU, Sri Andini. Menurutnya, pihak manajemen RSUD telah berupaya meminta bantuan dari Pemkab Lampura untuk mengatasi persoalan itu. Tanpa bantuan pemerintah maka pelayanan RSUD akan terus terseok – seok.
“Pemkab siap membantu tapi nunggu hasil audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Sementara, kebutuhan ini kan cukup mendesak,” tutur dia. (Kis)
