BANDARLAMPUNG||Lensahukumnews.com
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyalurkan bantuan tunai tahun 2021 yang diluncurkan secara nasional oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta Pusat.
Bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut disalurkan Gubernur Arinal di Randu Hills, Hotel Bukit Randu, Senin (4/1/2021).
Bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Pada peluncuran bantuan itu, Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Gubernur Arinal mengatakan berdasarkan amanat Presiden, bantuan yang diberikan ini harus benar-benar sampai ketangan masyarakat yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
“Kita wajib mensyukuri karena pemerintah begitu peduli memberikan perhatiannya terhadap masyarakat yang membutuhkan terutama yang terkena dampak pandemi ini,” ujar Gubernur Arinal.
Arinal menjelaskan baik Program PKH, Program Sembako, dan BST pada tahun 2020 di Provinsi Lampung telah berjalan dan menjadi penyangga dampak sosial ekonomi masyarakat termasuk yang terdampak Covid19.
“Program tersebut saya harapkan dalam jangka pendek mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran dan dalam jangka menengah diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku serta untuk jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan,” katanya.
Untuk itu, Arinal meminta kerjasama semua pihak baik Pemerintahan secara berjenjang, Penyalur (Bank Himbara dan Kantor Pos) serta masyarakat sehingga penyaluran bantuan ini di Provinsi Lampung Tahun 2021 semakin berkualitas sesuai dengan sasaran serta mekanismenya masing-masing.
“Atas kerja sama yang baik dari semua pihak dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial khususnya di Provinsi Lampung, saya ucapkan terima kasih semoga upaya bersama tersebut semakin nyata dalam mewujudkan masyarakat Lampung Berjaya,” katanya.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan dengan adanya peluncuran bantuan tunai tahun 2021 ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.
“Semoga ini juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakan ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional jadi meningkat dan lebih baik,” ujar Presiden Jokowi.
Jokowi berpesan kepada penerima agar bantuan ini dimanfaatkan dengan tepat dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga.
“Jangan digunakan untuk membeli rokok, namun belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga disaat masa pandemi ini,” tegasnya.
Jokowi meminta kepada para Menteri dan Gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar tepat sasaran dan diawasi, sehingga tidak ada potongan apa pun.
“Bantuan yang diterima ini nilainya utuh tidak ada potongan karena ini dikirimkan langsung kepada penerima,” katanya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bantuan ini merupakan perhatian dan komitmen pemerintah pusat untuk masyarakat lapisan bawah dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
“Ini hanya sebagai bagian dari bantuan-bantuan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menteri Risma.
Risma menyebutkan pada tahun 2021 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di Kementerian Sosial, untuk Program PKH target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp.28,7 trilyun.
“Kemudian, Program Sembako target pertama 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp.45,12 trilyun dan BST target penerima 10 juta keluarga dengan angaran Rp. 12 trilyun,” katanya.
Risma menjelaskan dalam peluncuran bantuan tunai ini, untuk Program PKH yang akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dan pada bulan Januari akan disalurkan sebesar Rp.7,17 trilyun.
Kemudian, Program Sembako pada bulan Januari yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan jumlah anggaran Rp.3,76 trilyun dan BST dibulan Januari akan disalurkan Rp.3 trilyun.
“Keseluruhan anggaran yang disalurkan pada bulan Januari sebesar Rp.13,93 trilyun,” katanya.
Risma menyebutkan peluncuran bantuan tersebut, untuk Program PKH dan Program Sembako akan dilaksanakan oleh Bank milik negara dan untuk BST akan dilaksanakan melalui Kantor Pos.
“Bagi penerima yang sakit, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat, baik bank maupun kantor pos akan mengantarkan langsung ketempat tinggal masing-masing,” katanya.
Risma menyebutkan untuk Program Sembako nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp.200 ribu/bulan/keluarga dan untuk BST senilai Rp.300 ribu/bulan/keluarga selama 4 bulan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang diperuntukan bagi Provinsi Lampung dalam bentuk transfer kerumah tangga miksin dan rentan terhadap Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp. 5,7 trilyun.
Ia menyebutkan nilai tersebut diberikan yakni untuk Program PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 464.120 KK, Program Sembako 812.204 KK dan BST 330.685 KK.
“Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengupayakan seluruh masyarakat miskin dapat memperoleh paket bantuan sosial menjadi prioritas agenda kerja Gubernur Lampung,” katanya.(Adpim)
