Budi Utomo Berjanji Selesaikan Polemik Keuangan Lampura

535
Plt. Bupati Lampung Utara berjanji penuhi janji politiknya pada Pilkada Lampura beberapa tahun yang lalu
Plt. Bupati Lampung Utara berjanji penuhi janji politiknya pada Pilkada Lampura beberapa tahun yang lalu

Lampung Utara | Lensahukumnews.com –  Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo nyatakan akan penuhi janji politiknya kepada masyarakat Lampung Utara (Lampura), seperti yang diucapkan oleh pasanganya Bupati Non-aktif Agung Ilmu Mangkunegara pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampura beberapa tahun yang lalu.
Visi misi selama Pilkada itu akan dilaksanakan oleh Budi Utomo, meski tanpa pasangannya yang sedang tersandung masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu. Meski mengambil kebijakan tidak populer, dengan meniadakan pembangunan fisik di tahun anggaran 2020 ini, dikarenakan fokus melunasi hutang-hutang Pemkab setempat kepada rekanan untuk pekerjaan di tahun 2018.
” Sebagaimana kita ketahui visi misi kami sudah dituangkan dalam RPJMD, otomatis menjadi tanggung jawab saya. Akan tetapi sesuai dengan keadaan kita saat ini, visi misi itu dilaksanakan secara bertahap ” kata Budi Utomo, di Loby Pemkab Lampura, Senin (17/02/20).
Dia mengatakan, untuk menekan devisit anggaran Pemkab Lampura akan melakukan kegiatan skala prioritas yang langsung menyentuh kemasyarakat, dan menekan SKPD untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang sifatnya Seremonial.
” Kita mengutamakan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan publik, saya juga sudah memerintahkan seluruh SKPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya hanya seremonial ” tegas Budi.
Ketika ditanya mengenai pembayaran proyek 2018 yang hingga kini belum dibayarkan, Budi Utomo mengatakan, sudah membentuk team untuk menyimpulkan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembayaran hutang pekerjaan kepada rekanan ditahun 2018.
” Kita sudah membentuk team, yang saat ini sedang ke Jakarta, menghadap inspektorat Jendral, BPKP,  atau mungkin ke kementrian – kementrian terkait agar mendaptakan legalitas hukum ” jelas Budi.
Dia menerangkan, setelah mendapat legalitas hukum tersebut, dia akan menyurati BPKP untuk melakukan audit on-Call.
” Begitu mendapat legalitas hukum, secepatnya saya surati BPKP untuk melakukan audit on-call, agar mengetahui seberapa yang sudah dilaksanakan dilapangan sehingga mendapatkan angka. Itulah yang kita bayarkan kepada pihak terkait ” tegasnya.
Budi juga berjanji secepatnya akan menyelesaikan polemik yang menyebabkan defisit anggaran di Lampura. (KIS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini