Lampung Utara | Lensahukum.news
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Lampung Utara (Lampura), angkat bicara terkait pengumuman recutment pegawai BLUD dan RSUD yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hj. Sandy Juwita S.Pd M.M. Selaku Anggota DPRD Lampura, mengatakan bahwa kegaduhan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Ryacudu, Kotabumi.
“Imbas dari pengumuman hasil rekrutment pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan para pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang membuat ricuhnya suasana, “kata Sandi Juwita saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, Jum’at (06/12/2019).
Lanjut, pihaknya juga sangat prihatin dengan penggumuman yang menurutnya ada kejanggalan dalam sistem rekrutmen kepegawaian, dan telah tertempel di papan pengumuman RSUD.
“Saya prihatin dengan apa yang telah terjadi di Rumah Sakit Daerah yang kita cintai ini, banyak hal yg harus kita ketahui mulai dari persyaratan rekrutmen yang belum jelas, sampai masalah tugas, fungsi dan sumber daya manusianya yg menjabat di lingkungan Rumah Sakit Ryacudu, saya melihat ratusan pegawai honorer dan TKS yang dirumahkan karna persyaratan yg tidak sesuai dan masih belum jelas kebenarannya, “ungkapnya.
Selain itu, pihaknya menilai dengan kejanggalan tersebut mulai dari masa kerja yg sudah lebih dari 5 – 11 Tahun, bahkan yg sudah K2 yg mengabdi bertahun-tahun harus tersingkir dengan tenaga Honorer dan TKS yang baru hitungan ( bulan dan 1 tahun kurang) dengan dibuat regulasi atau aturan yang berubah-ubah.
“Saya mengetahui rekrutmen ini dilakukan karna salah satu persyaratan akreditasi rumah sakit yang BLUD tapi bukan juga harus mengorbankan ratusan tenaga Honorer dan TKS yg sudah mengabdi tahunan bahkan belasan tahun sehingga akan banyak pengangguran di Kabupaten Lampung Utara, “tambahnya.
Disisi lain, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit HM Ryacudu harus bertanggungjawab dengan masalah tersebut.
“Kami Anggota DPRD akan menyikapi masalah ini, saya minta kepada rekan-rekan Anggota DPRD khususnya Komisi IV bisa menyikapi masalah ini dan memanggil pihak-pihak yg berhubungan dengan masalah ini (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit), “jelasnya.
Kita harus tau penyebabnya karna bukan hanya masalah rekrutmen saja yang bermasalah akan tetapi pejabat yang ada di RSUD ini juga bermasalah, kalo pejabat aja nggak sesuai dengan sumber daya manusia (pendidikan) atau golongan dan jabatan bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dan pelayanan serta management yang baik di RSUD.
“Ibu Kepala Dinas, dr. Maya Metissa M.Kes dan Plt RSUD HM Ryacudu dr. Indra harus tegas pada para pejabat yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya, “tegasnya Sandy Juwita. (Arf)
